Jakarta, Jurnaloka.com – Langkah tegas Presiden Prabowo Subianto yang menyita enam fasilitas smelter ilegal di kawasan tambang PT Timah Tbk, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), mendapat apresiasi tinggi. Ketua Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menilai tindakan tersebut sebagai sinyal dimulainya “perang besar” yang dipimpin Presiden melawan korupsi dan penjarahan sumber daya alam.
Menurut Budiman, kehadiran Presiden langsung di lapangan untuk meninjau penyitaan smelter merupakan pesan kuat bahwa negara tidak akan lagi menoleransi praktik kejahatan di sektor pertambangan.
“Presiden Prabowo sedang mengajak kita ‘berperang’. Perang melawan korupsi dengan terjun langsung ke lapangan. Enam smelter ilegal yang sudah merugikan negara sekitar Rp300 triliun disita,” tegas Budiman melalui akun X miliknya, Senin (6/10/2025).
Kerugian Negara Fantastis dan Penemuan Monasit
Dalam peninjauan di Smelter PT Tinindo Internusa, Bangka Belitung, Presiden Prabowo menyoroti besarnya kerugian negara akibat praktik tambang ilegal tersebut.
“Kita bisa bayangkan kerugian negara dari enam perusahaan ini saja, kerugian negara total potensi bisa mencapai Rp300 triliun. Kerugian negara sudah berjalan Rp300 triliun. Ini kita hentikan,” ujar Presiden Prabowo.
Selain kerugian uang yang masif, Prabowo juga mengungkapkan penemuan sekitar 4.000 ton monasit, salah satu jenis tanah jarang yang bernilai sangat tinggi, di enam smelter sitaan tersebut. Temuan ini menggarisbawahi potensi luar biasa yang selama ini dinikmati secara ilegal.
Kepemimpinan Lapangan yang Tegas
Bagi Budiman, tindakan Presiden ini melampaui sekadar penegakan hukum biasa. Ini adalah upaya nyata membangun kedaulatan ekonomi nasional dari sektor yang selama ini menjadi sumber kebocoran besar.
Budiman menilai, perang melawan korupsi tidak cukup dilakukan dari balik meja. Keputusan Presiden Prabowo untuk terjun langsung ke lapangan adalah bentuk kepemimpinan yang tegas dan patut dicontoh.
“Dukung jika bisa, jangan ganggu jika tidak bisa dukung,” pungkas Budiman, menyerukan dukungan publik terhadap langkah tegas Presiden dalam menertibkan sektor pertambangan.
