JAKARTA, Jurnaloka.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengkonfirmasi penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh. Kasus ini terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Buni Yani: Bukti Kasus Whoosh Sudah Terang Benderang

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, membenarkan hal tersebut. Faktanya, penyelidikan sudah pada tahap awal. Pengumuman ini merespons pernyataan Mahfud MD yang menyebut KPK tak perlu laporan untuk mengusut dugaan markup. “Saat ini sudah pada tahap penyelidikan,” kata Asep kepada wartawan, Senin 27 Oktober 2025.

Melihat perkembangan cepat kasus ini, peneliti media dan politik Buni Yani berpendapat mantan Presiden Jokowi akan sulit lolos dari jerat hukum. Terutama dalam kasus penggelembungan harga proyek kereta cepat Jakarta-Bandung-Jakarta. “Kasus dugaan korupsi Whoosh buktinya sudah sangat terang benderang,” kata Buni Yani dikutip dari akun Facebook pribadinya, Senin 3 November 2025.

Kasus Whoosh Tergantung Lampu Hijau Presiden Prabowo

Meskipun demikian, menurut Buni Yani, kelanjutan proses hukum terhadap Jokowi sangat bergantung pada kemauan politik Presiden Prabowo Subianto. “KPK menunggu lampu hijau Presiden Prabowo untuk menyeret Jokowi ke meja hijau,” tambahnya.

Selain itu, skandal dugaan penggelembungan anggaran proyek ini disebut Buni Yani menjadi pintu masuk. Ia menilai ini dapat menyingkap tabir dugaan korupsi selama 10 tahun Jokowi berkuasa. “Tanpa kemauan yang kuat untuk menegakkan akuntabilitas publik, Indonesia akan terus terjerembap ke dalam kubangan lumpur keterbelakangan,” pungkas Buni Yani.

#KPK #Jokowi #Prabowo #KeretaCepat #KorupsiWhoosh #BuniYani