JAKARTA – Ketegangan pandangan antara otoritas fiskal dan perancang kebijakan strategis muncul ke publik. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dengan tegas menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai proyek ambisius Family Office (kantor layanan kekayaan super kaya) di Indonesia, yang merupakan usulan dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.
Penolakan Purbaya disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (13/10), dan menjadi sinyal kebijakan fiskal yang sangat ketat di era pemerintahan baru.
Menkeu Purbaya: APBN Bukan untuk Proyek Kalangan Elite
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa alokasi APBN akan difokuskan pada program-program yang memberikan manfaat langsung dan tepat sasaran bagi masyarakat luas, serta berupaya keras mencegah kebocoran anggaran.
“Saya sudah dengar lama isu itu (Family Office), tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya (APBN) nggak akan alihkan ke sana. Saya fokus (mengelola APBN),” ujar Purbaya dengan nada tegas.
Purbaya juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak memahami secara detail konsep Family Office yang digagas Luhut, sehingga ia memilih untuk tidak terlibat dalam perencanaan pendanaan.
“Saya belum terlalu mengerti konsepnya, walaupun Pak Ketua DEN sering bicara. Tapi, saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab,” tambahnya, sembari bercanda akan “mendoakan” rencana tersebut jika tetap berjalan tanpa dana negara.
Sikap Purbaya ini menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk menjaga kepercayaan publik terhadap penggunaan dana negara, terutama untuk proyek yang hanya menyentuh kalangan ultra high net worth individuals.
Usulan Luhut: Bali Jadi Pusat Keuangan Global
Proyek Family Office sendiri merupakan ide strategis yang digagas Luhut Binsar Pandjaitan sejak menjabat di pemerintahan sebelumnya, dengan tujuan menjadikan Indonesia, khususnya Bali, sebagai pusat layanan dan investasi bagi keluarga-keluarga super kaya global (miliarder).
Menurut Luhut, pembentukan lembaga ini sangat penting untuk menarik modal asing dan menjadikan Bali sebagai kandidat kuat Indonesia Financial Centre (IFC), menyaingi pusat keuangan regional seperti Singapura dan Hong Kong.
Luhut sebelumnya menyatakan bahwa rencana tersebut tetap berjalan dan ditargetkan bisa beroperasi pada tahun ini. “Saya kira masih berjalan, kita lagi kejar terus. Kita harap bisa segera diputuskan Presiden,” ujar Luhut beberapa waktu lalu.
Family Office adalah firma penasihat manajemen kekayaan swasta yang melayani individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi, menawarkan layanan mulai dari perencanaan pajak, warisan, investasi, hingga filantropi.
Dampak Kebijakan: Proyek Harus Cari Pendanaan Non-APBN
Keputusan Menkeu Purbaya ini secara otomatis menutup peluang pendanaan proyek Family Office dari kas negara. Jika proyek ini tetap ingin dilanjutkan oleh DEN, maka Luhut dan tim harus mencari skema pembiayaan alternatif, seperti melalui investasi swasta, BUMN, atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Penolakan ini dipandang sebagai upaya otoritas fiskal untuk memastikan bahwa fokus utama APBN tetap pada belanja yang tepat waktu, tepat sasaran, dan minim kebocoran untuk kesejahteraan rakyat.
[ Jurnaloka.com / Tim Redaksi ]
