JAKARTA, Jurnaloka.com – Persoalan utang jumbo proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCIC) atau Whoosh kembali memanas setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menolak opsi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menanggung beban tersebut. Sikap Purbaya ini sontak direspons oleh pihak Istana yang kini tengah bergerak mencari solusi keuangan lain.
Utang proyek Whoosh, yang membengkak hingga mencapai sekitar Rp 116 triliun, telah membebani PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) selaku pemegang saham mayoritas konsorsium BUMN di KCIC. Opsi agar utang infrastruktur proyek ini diambil alih oleh negara sempat mencuat.
Purbaya: Jangan Kalau Enak Swasta, Kalau Enggak Enak Government
Dalam keterangan persnya baru-baru ini, Menkeu Purbaya dengan nada tegas menolak keras usulan menalangi utang Whoosh dari kas negara. Ia menilai, utang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab korporasi BUMN di bawah holding Danantara.
“Danantara itu sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi,” ujar Purbaya.
Menurutnya, pemisahan antara sektor swasta (BUMN yang beroperasi secara korporasi) dan pemerintah harus jelas. “Ini kan mau dipisahin swasta sama government. Jangan kalau enak swasta (untungnya), kalau enggak enak government (yang tanggung utangnya),” kritik Purbaya, mengingatkan agar BUMN bisa mengelola sendiri risiko keuangannya.
Istana Akui Whoosh Penting, Cari “Jalan Keluar” Non-APBN
Menanggapi sikap nyeleneh Menkeu tersebut, Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi angkat bicara.
Prasetyo menggarisbawahi pentingnya Whoosh sebagai moda transportasi yang membantu mobilitas masyarakat. Namun, ia membenarkan bahwa pemerintah saat ini sedang mencari “jalan keluar” untuk pembayaran utang tanpa menyentuh APBN.
“Meskipun faktanya Whoosh sangat membantu aktivitas masyarakat, kami bersama-sama sedang mencari jalan keluar agar utang ini bisa diselesaikan tanpa membebani APBN,” kata Prasetyo, Minggu (12/10).
Prasetyo tidak merinci skema apa yang sedang dikaji, namun ia turut menyinggung wacana strategis jangka panjang proyek ini. “Dan justru kita pengin sebenarnya itu berkembang, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya,” imbuhnya, mengisyaratkan bahwa pemerintah tetap melihat proyek kereta cepat ini sebagai aset strategis yang harus diselamatkan.
Keputusan final mengenai skema pembayaran utang KCIC ini kini berada di tangan tim lintas kementerian dan lembaga, yang harus berhadapan dengan tenggat waktu dan perjanjian pinjaman dari China Development Bank.[Jurn/BIS]
