Jakarta, JURNALOKA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pegawai pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Operasi yang berlangsung di wilayah Jakarta Utara ini berkaitan erat dengan polemik pajak di sektor pertambangan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik mengamankan para pihak atas dugaan tindak pidana korupsi berupa pengurangan nilai pajak. Namun, pihak lembaga antirasuah tersebut belum merinci identitas para tersangka maupun nama perusahaan tambang yang terlibat.
Modus Pengaturan Pajak Perusahaan Tambang
Budi menyebutkan bahwa perusahaan yang terlibat kemungkinan besar memiliki kantor pusat di Jakarta namun memiliki lokasi operasional di daerah. Tim penyidik terus mendalami keterkaitan lokasi tersebut dalam proses penyelidikan tertutup yang sedang berlangsung.
“Perusahaan itu kan ada yang kantornya di Jakarta. Namun kemudian, site-nya ada di daerah. Nah, itu di antaranya yang didalami dalam kegiatan penyelidikan tertutup kali ini,” ucap dia kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (10/1).
Budi menambahkan bahwa praktik lancung ini menggunakan modus lama namun sangat merugikan negara. “Kegiatan ini terkait dengan dugaan modus pengaturan pajak di sektor pertambangan,” tegas Budi kembali.
Koordinasi KPK dan Kementerian Keuangan
Dalam operasi yang berlangsung pada Jumat (9/1) malam tersebut, KPK mengamankan total delapan orang. Tim satgas menangkap empat orang pegawai DJP dan empat orang lainnya merupakan wajib pajak dari pihak swasta.
Saat ini, kedelapan orang tersebut sedang menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan status hukum mereka. Petugas menjemput para pihak di sejumlah lokasi strategis di wilayah Jabodetabek.
“Para pihak diamankan di sejumlah lokasi di wilayah Jabodetabek,” tutur Budi menjelaskan kronologi penangkapan tersebut.
Di sisi lain, KPK terus menjalin komunikasi intensif dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menuntaskan kasus ini. Kerjasama ini tidak hanya fokus pada penindakan hukum, tetapi juga mencakup program pendidikan antikorupsi di lingkungan kementerian.
Budi mengapresiasi dukungan Kemenkeu terhadap langkah tegas KPK dalam membersihkan institusi pajak dari praktik rasuah. “Tentunya, ya, karena korupsi sebagai musuh bersama tentu semua pihak mendukung langkah-langkah upaya penindakan, langkah-langkah pemberantasan korupsi,” tutupnya.
#KPK #OTT #DitjenPajak #KorupsiTambang #KementerianKeuangan #BeritaTerkini #JakartaUtara
