Jakarta, JIRNAOKA.COM – Presiden Prabowo Subianto menerima laporan penting dari Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP), Velix Wanggai. Pertemuan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 16 Desember 2025 ini membahas peta jalan serta agenda strategis pembangunan Papua.
Velix Wanggai menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan kepala daerah menjadi kunci utama. Pihaknya terus membangun komunikasi intensif agar aspirasi dari lapangan dapat terakomodasi dengan baik.
“Kami membangun komunikasi formal dan informal dengan figur-figur kami yang luar biasa, para gubernur, bupati, wali kota. Banyak ide-ide besar yang disampaikan kepada kami dan terobosan-terobosan yang seringkali luput dari media, tetapi banyak terobosan di lapangan yang dilakukan,” ujarnya.
Strategi Asta Cita Rasa Papua dan Perlindungan Sosial
Velix memandang Papua bukan sebagai daerah yang tertinggal, melainkan pilar strategis bagi masa depan Indonesia. Hal ini mencakup potensi besar di sektor energi, pangan, serta posisi geopolitik Indonesia di kawasan Pasifik.
“Membicarakan Papua adalah membicarakan tentang masa depan Indonesia, tentang masa depan ekonomi, masa depan energi, masa depan pangan, dan tentu adalah masa depan Indonesia di kawasan Pasifik dalam konteks geopolitik maupun geoekonomi dan geostrategis,” kata Velix.
Pemerintah juga menyepakati penguatan program quick wins yang berbasis pada budaya lokal melalui konsep “asta cita rasa Papua”. Program ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara aktif, termasuk peran institusi keagamaan.
“Contohnya seperti tadi harapan dari Bapak Kepala BGN untuk 2.572 SPPG di Tanah Papua, kami ingin bahwa harus ada rasa Papuanya, pelibatan gereja, sehingga ekonomi jemaat juga berputar, kemudian ekonomi kampung berputar. Tentu ini akan menjadi sebuah sentuhan yang menyentuh simpul-simpul petani, nelayan, buruh, maupun pola logistik lokal di Tanah Papua,” katanya.
Selain itu, fokus agenda kedua adalah keberpihakan kepada Orang Asli Papua (OAP). Hal ini meliputi bantuan sosial serta kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan secara menyeluruh.
“Tentang BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan yang harus universal health coverage, terutama saudara-saudara kita para pendeta, kemudian penatua, kemudian nelayan, buruh yang kemudian selama ini masih terbatas untuk masuk sebagai iuran BPJS kesehatan, dan ini harus menyentuh orang asli Papua,” lanjutnya.
Peta Jalan Lima Tahun dan Pusat Ekonomi Baru
KEPP OKP juga mendorong penguatan ekonomi hulu ke hilir dengan menetapkan produk unggulan di setiap kabupaten. Rencana ini didukung oleh pembentukan kawasan ekonomi strategis baru di berbagai titik di Papua.
“Kami juga membahas dengan beberapa gubernur, beberapa bupati, untuk mengusulkan kawasan ekonomi strategis baru lagi selain di Sorong, tapi ada Biak untuk menjadi pintu gerbang kita kawasan pasifik, kemudian di Pegunungan Bintang, kemudian di Merauke, di Kaimana, sehingga ini menjadi satu pergerakan ekonomi yang baik di rusuk, di tengah, di pesisir utara maupun di selatan. Termasuk gagasan untuk sebuah free trade zone yang juga bisa mendukung investasi untuk masa depan Indonesia,” ucapnya.
Menutup laporannya, Velix memaparkan peta jalan lima tahun untuk percepatan pembangunan. Program dimulai dengan pemantapan quick wins melalui Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga penguatan investasi lokal pada 2027.
“Kemudian di 2027 untuk investasi lokal, kemudian investasi ekonomi lokal sehingga bisa ada PAD, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Kemudian di 2028 dan juga untuk aspek perlindungan sosial, dan terakhir adalah 2029 ini tahun politik,” tandasnya.
#PapuaMaju #PrabowoSubianto #EkonomiPapua #PembangunanNasional #IndonesiaSentris #OtonomiKhusus
