Jakarta, JURNALOKA.COM – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
, menegaskan pemerintah fokus pada pemulihan konektivitas. Fokus lainnya adalah strategi penanganan infrastruktur terdampak, penyediaan sumber daya air, infrastruktur kesehatan, serta pemetaan detail rumah rusak.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin rapat koordinasi percepatan penanganan dampak bencana hidrometeorologi di Sumatera bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kamis (12/11/2025). Tiga provinsi yang menjadi fokus penanganan adalah Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.
Dalam kesempatan itu, Menko AHY juga menyampaikan duka cita mendalam atas banyaknya korban dan besarnya kerusakan yang terjadi. Ia menegaskan bahwa pemerintah terus bergerak di lapangan.
“Tadi malam saya baru kembali dari kunjungan ke daerah bencana. Sebelumnya, kurang lebih 10 hari yang lalu di awal-awal bencana, saya juga sempat datang secara langsung. Tentunya para menteri yang lain juga melakukan hal serupa untuk bisa melihat dengan kepala sendiri sekaligus memastikan bahwa bukan hanya mengidentifikasi kerusakan, melainkan juga segera bekerja,” ujarnya.
Sebagai Menko yang membawahi infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, AHY memastikan koordinasi antarkementerian dilakukan secara ketat. Koordinasi ini terutama terkait pembukaan akses, evakuasi warga, penyelamatan korban, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan jalur logistik.
“Langkah-langkah taktis di lapangan difokuskan untuk mengevakuasi korban, menyelamatkan warga, termasuk memastikan tidak ada yang tidak mendapatkan makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Secara paralel, kami berupaya mengerahkan tenaga untuk menghubungkan kembali jalur-jalur transportasi, terutama untuk bantuan logistik dan perbekalan kesehatan ke daerah-daerah yang dilindungi,” kata Menko AHY.
Berdasarkan data terakhir, banjir dan longsor telah menimpa 52 kabupaten/kota di tiga provinsi. Dampak kerusakan yang ditimbulkan sangat luas, baik pada infrastruktur dasar maupun sektor mikro.
Kebutuhan Anggaran dan Solusi Sementara PU-PKP
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan kementeriannya telah menurunkan total 310 personel dari unsur Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Cipta Karya di tiga provinsi tersebut. Para personel bergerak cepat melakukan respons awal, menginspeksi infrastruktur yang terdampak, dan mendukung komando penanganan darurat di daerah setiap harinya.
Selain itu, Kementerian PU juga mengerahkan 298 unit alat berat dan 121 unit alat pendukung. Ditambah lagi, 3.727 unit material darurat seperti geobag, bronjong kawat, dan agregat disiapkan.
“Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, karena pemulihan pascabencana tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Sinergi menjadi kunci agar masyarakat dapat segera kembali memperoleh akses layanan dasar dan mobilitas yang aman,” ucapnya.
Ia menambahkan, kebutuhan anggaran penyelenggaraan infrastruktur yang dihitung Kementerian PU mencapai Rp51 triliun. Porsi terbesar anggaran tersebut dialokasikan untuk Aceh, disusul Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait memaparkan bahwa rumah terdampak mencapai 112.551 unit. Angka tersebut masih berkembang seiring verifikasi lapangan. Pemerintah pusat bersama satgas daerah, BNPB, dan pemda telah mengidentifikasi 21 lokasi relokasi di tiga provinsi.
“Seluruh langkah penanganan dilakukan sesuai Arah Presiden untuk bekerja cepat, tepat, dan berbasis keamanan. Pertimbangan utama dalam relokasi adalah keamanan geologis, legalitas lahan, serta akses masyarakat terhadap ekosistem sosial, seperti sekolah, pasar, fasilitas kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi,” ujarnya.
Untuk percepatan rekonstruksi, Kementerian PKP telah menyiapkan stok awal panel RISHA produksi UMKM, yaitu 470 unit di Medan dan 140 unit di Bandung. Kementerian PKP juga tengah melakukan perhitungan kebutuhan tambahan dan memanggil Semen Indonesia Group untuk menyusun standar teknis terbaik.
Penanganan rumah terdampak akan dibagi dalam tiga kategori, yaitu rusak berat, sedang, dan ringan. Pendekatan pembangunan atau rekomendasi disesuaikan berdasarkan hasil survei teknis di lapangan.
Menko AHY menegaskan bahwa kerja bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat penting untuk mempercepat pemulihan. Ia memastikan bahwa pemerintah tidak hanya membangun kembali, melainkan membangun lebih baik, lebih kuat, dan lebih tahan terhadap potensi bencana di masa depan.
“Akses jalan adalah yang paling utama karena pada tahap tanggap darurat yang terpenting adalah penyaluran logistik,” ucap Menko AHY saat sesi konferensi pers usai rapat. Ia menjelaskan bahwa untuk beberapa lokasi, perbaikan permanen memerlukan waktu yang lama. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan jalur sementara, seperti di Lembah Anai yang menghubungkan Sumbar–Riau. Untuk jembatan yang putus, pemerintah akan menggunakan jembatan perintis satu lajur sebagai solusi sementara.
#BencanaSumatera #MenkoAHY #PemulihanInfrastruktur #TanggulangiBencana #RISHA #KementerianPU
•
