Jakarta, Jornaloka.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menegaskan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, akan menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto dengan penuh dedikasi dan tidak akan mundur sejengkal pun dalam menjaga muruah negara.
Menurut Idrus, sikap Bahlil ini sejalan dengan filosofi pemerintahan Presiden Prabowo yang menempatkan ideologi dan falsafah bangsa, Pancasila, sebagai landasan utama dalam setiap kebijakan.
“Konstruksi berpikir Pak Prabowo itu mengajak kita menyadari bahwa Indonesia ini rumah besar bangsa yang harus dirawat,” ujar Idrus dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (25/10/2025).
Idrus menjelaskan, merawat bangsa yang dimaksud dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, gotong royong, kebersamaan, solidaritas, nasionalisme, patriotisme, serta mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Dalam konteks ini, Bahlil juga telah menegaskan tidak akan membiarkan pihak mana pun mengintervensi kebijakan negara, khususnya di bidang ESDM, sesuai arahan Presiden Prabowo.
Serangan di Medsos Disebut ‘Paradoks Demokrasi’
Melihat situasi ini, Idrus berpendapat bahwa serangan dan pembingkaian negatif (framing) yang masif di media sosial terhadap Bahlil merupakan bentuk “paradoks demokrasi” di era keterbukaan informasi saat ini.
Ia menggarisbawahi bahwa berbagai kebijakan yang telah diambil Bahlil di sektor energi dan sumber daya mineral selama ini menunjukkan keberhasilan dan keberpihakan yang sangat tegas kepada kepentingan rakyat, bukan pada kelompok tertentu.
“Memperjuangkan keadilan harus dengan cara yang adil, memperjuangkan demokrasi harus dengan cara demokratis. Memperjuangkan cita-cita mulia dengan ketulusan dan niat baik, bukan dengan fitnah dan kebencian,” ungkap Idrus.
Bantah Perintah Partai Terkait Laporan Hukum
Sebelumnya, dua organisasi sayap Partai Golkar, Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) dan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), mendatangi Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri pada Senin (20/10) untuk melakukan konsultasi hukum dan menyampaikan pendapat atas sejumlah akun media sosial yang dianggap menghina Bahlil. Unggahan tersebut dinilai melanggar UU ITE dan KUHP tentang pencemaran nama baik.
Namun, Idrus menegaskan bahwa langkah AMPG dan AMPI tersebut sama sekali bukan merupakan perintah dari Partai Golkar maupun dari Bahlil secara pribadi.
“Tidak ada kebijakan partai untuk melapor, apalagi perintah dari Ketua Umum. Ini murni ekspresi semangat anak muda yang ingin menjaga muruah organisasi dan pemimpinnya,” tegas Idrus.
Pihak kepolisian juga mengonfirmasi bahwa AMPG dan AMPI baru sebatas melakukan konsultasi hukum dan belum mengajukan laporan resmi.
Menanganggapi meme dan komentar negatif yang menyerang dirinya, Bahlil secara pribadi menyatakan sudah terbiasa. “Pribadi saya, yang sudah mengarah ke pribadi, saya itu memang sudah biasa dihina sejak masih kecil. Saya kan bukan anak pejabat, saya bukan anak orang kaya, saya hanya anak kampung, jadi hinaan itu sudah biasa sejak saya SD,” kata Bahlil di Jakarta, Jumat (24/10).
Idrus menambahkan, konsistensi cara berpikir dan komitmen Bahlil dalam menjalankan tugas sebagai pembantu Presiden, sesuai Arah Presiden Prabowo, membuat Bahlil selalu berada berada dalam lingkaran kebijakan pemerintah.[Jurn/POL]
#BahlilLahadalia #IdrusMarham #PartaiGolkar #MenteriESDM #PrabowoSubianto #KebijakanESDM #PolitikNasional #ParadoksDemokrasi #UUITE
