Jakarta, Jurnaloka.com – Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target ambisius bagi Kementerian Haji dan Umrah, yaitu menurunkan biaya haji dan memangkas waktu tunggu keberangkatan bagi jamaah Indonesia. Waktu tunggu haji yang saat ini rata-rata 40 tahun, diminta Prabowo untuk dipersingkat menjadi 26 tahun.
Permintaan ini disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna satu tahun pemerintahannya di Istana Negara Jakarta, Senin (waktu). Meskipun Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf berhalangan hadir karena berada di Arab Saudi, Presiden Prabowo meminta agar kajian efisiensi anggaran segera dilakukan untuk merealisasikan penurunan keberangkatan.
“Menterihaj, dia tidak hadir karena dia berada sekarang di Arab Saudi berurusan sama mereka, saya minta biaya harus terus turun. Ya, bisa dengan efisiensi. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” tegas Presiden Prabowo.
Selain penurunan biaya, percepatan waktu tunggu haji menjadi 26 tahun adalah target utama lainnya. Kepala Negara optimistis kedua target tersebut dapat tercapai, terutama dengan pembentukan Kemenhaju yang sebelumnya merupakan BPH.
Pembentukan kementerian ini, jelas Prabowo, merupakan respons atas permintaan Pemerintah Arab Saudi yang menilai urusan haji harus ditangani oleh pejabat setingkat menteri. “Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi karena dia bilang, ‘Kami urusan ibadah ke Mekah adalah Menhaj. Jadi kami harus minta urusannya sama pejabat. Oh, ini Kepala Badan’. Enggak, dia maunya menteri. Apa boleh buat, kita menyesuaikan,” kata Presiden.
Rencana Kampung Indonesia di Mekah dan Tantangan Lelang Lahan
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengungkapkan perkembangan signifikan terkait hubungan bilateral dengan Arab Saudi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Pemerintah Arab Saudi mengubah undang-undang mereka dan menyetujui negara asing dapat membeli lahan di Tanah Suci.
Berkat pendekatan yang intensif, Pemerintah Arab Saudi telah menyetujui rencana Indonesia membangun Kampung Indonesia di Kota Mekah. Bahkan, Pemerintah Arab Saudi menawarkan sejumlah lahan strategis yang lokasinya tidak terlalu jauh dari Masjidil Haram.
Namun, pembelian lahan tersebut tidak mudah. Harus melalui lelang terbuka dengan persaingan sekitar 90 entitas lain.
“Waktu kemarin saya ketemu Menteri Luar Negerinya, saya dibilang, ‘Pak, ini ada lelang ditutup tanggal 30 Oktober. Tapi yang daftar lelang ada berapa ribu ya, sudah? Oh, 90 entitas lain yang juga bidding lahan yang kita inginkan. 90, ya?’ Mudah-mudahanlah, mungkin Menteri Agama nanti pimpin doa khusus,” tutup Presiden Prabowo, menunjukkan tantangan yang harus dihadapi Indonesia untuk merealisasikan proyek strategis ini.
