BANDUNG, Jurnaloka.com — Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi tampak lebih sibuk dari biasanya pekan ini. Setelah bolak-balik ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia (BI), Dedi juga menyambangi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Jumat (24/10/2025).
Kepada wartawan yang menunggunya di Gedung BPK Perwakilan Provinsi Jabar, Dedi menyampaikan bahwa kedatangannya kali ini bertujuan untuk meminta agar kas daerah Jawa Barat segera diaudit.
“Ya, hari ini kita ke BPK untuk meminta dilakukan pendalaman audit terhadap kas Pemprov Jawa Barat. Auditnya memang sudah rutin dilakukan dan sedang berjalan, dan hasilnya akan diumumkan April nanti. Tapi kami minta agar hasil audit Jawa Barat bisa diumumkan lebih cepat,” ujar Dedi yang dikenal sebagai Gubernur “Konten” itu.
Menurutnya, audit atas arus kas daerah penting agar publik mengetahui sejauh mana perencanaan dan pengelolaan keuangan Pemprov Jabar berjalan dengan baik—baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun efisiensi anggaran.
“Belanja yang baik itu membelanjakan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat. Kami mendorong agar porsi belanja modal lebih besar dibandingkan belanja barang dan jasa,” jelasnya.
Dedi mencontohkan, belanja modal yang baik adalah ketika hasilnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Misalnya pembangunan jalan, apakah sesuai RAB, tenaga kerjanya dilindungi asuransi, dan sebagainya. Jadi ada output, outcome, dan benefit publik yang jelas,” tambahnya.
Gubernur Dedi menegaskan, audit ini dilakukan untuk menjaga transparansi. “Pemeriksaan arus kas Pemprov Jabar hanya bisa dilakukan oleh dua lembaga: BPK dan BPKP. Sementara Inspektorat adalah audit internal,” ujarnya.
Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan bagian dari komitmennya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. “Belanja Pemprov Jabar terbuka dan bisa diakses publik. Saya sering menyampaikan anggaran per item setiap waktu, karena ini bagian dari membangun hubungan emosional antara masyarakat dan pemerintah sebagai pengelola kas daerah,” tuturnya.
Sebelumnya, Dedi menampik pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut 15 daerah, termasuk Jawa Barat, menyimpan dana APBD di perbankan yang bukan bank pembangunan daerah. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat inflasi daerah bersama Mendagri Tito Karnavian pada Senin (20/10).
#JawaBarat #DediMulyadi #BPK #AuditKeuangan #APBD #TransparansiAnggaran #PemprovJabar #DanaParkir
