JAKARTA – Langkah berani Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam membuka kanal pengaduan langsung melalui WhatsApp (WA) dengan cepat membuahkan hasil. Menkeu Purbaya mengonfirmasi telah menerima laporan serius dari masyarakat terkait dugaan tindakan premanisme dan penyalahgunaan wewenang oleh oknum Account Representative (AR) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Salah satu laporan yang mendapat perhatian khusus adalah aduan mengenai oknum AR dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa yang diduga melakukan pemaksaan dalam meminta sejumlah uang kepada wajib pajak.
“Izin lapor tindak premanisme AR KPP [Pratama] Tigaraksa. Siapa Tigaraksa KPP-nya? Dia minta duit pasti maksa ya? Hebat juga ya? Kreatif lah,” ujar Menkeu dengan nada tegas saat menanggapi laporan tersebut.
Menkeu Purbaya langsung memberikan instruksi agar masalah ini segera ditindaklanjuti dan diselesaikan dalam waktu dekat. Komitmen ini menunjukkan keseriusan kementerian dalam merespons keluhan publik.
Jalur Langsung untuk Bersihkan Birokrasi
Pembukaan kanal pengaduan publik yang dapat diakses melalui WhatsApp di nomor 0822-4040-6600 ini merupakan strategi Menkeu untuk menekan praktik-praktik buruk di lapangan yang selama ini sulit terjangkau oleh pimpinan di kantor pusat.
Menkeu menjelaskan bahwa aduan yang masuk melalui kanal tersebut akan dikelola oleh tim khusus. Tim ini bertugas memverifikasi, memvalidasi, dan menyortir setiap laporan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa laporan yang ditindaklanjuti adalah masalah yang signifikan dan memiliki bukti kuat.
Sejak diluncurkan, kanal “Lapor Pak Purbaya” ini langsung dibanjiri respons. Dalam dua hari pertama saja, tercatat ada ribuan aduan yang masuk. Purbaya menegaskan, laporan yang terbukti melibatkan kesalahan atau pelanggaran oleh petugas akan ditindak tegas.
“Kalau petugasnya yang salah, kita sikat petugasnya,” pungkas Menkeu, menekankan komitmennya untuk memperkuat integritas dan transparansi di lingkungan Kemenkeu.
“Ini buat publik yang punya keluhan terhadap masalah pajak atau pegawai pajak atau pegawai cukai yang ngaco, yang menurut mereka ngaco, atau masalah pajak dan bea cukai,” ucapnya, beberapa waktu lalu.
“Jadi masukannya sangat berguna buat kami dan kami akan menindaklanjutinyaenggak main-main. Saya berharap governance culture -nya pemerintah atau bea cukai bisa berubah,” tambahnya.[Jurn/HUK]
Response (1)