JAKARTA, JURNALOKA.COM — Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan peringatan keras kepada para pengusaha yang ia sebut serakah dan berniat menipu negara, menegaskan bahwa pemerintahannya bertekad kuat untuk menegakkan kedaulatan demi kepentingan rakyat.
Pernyataan tegas ini dilontarkan Presiden saat menghadiri seremoni penyerahan uang pengganti kerugian negara senilai Rp13,2 triliun terkait perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit (CPO) di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, pada hari Senin.
“Kalau mereka, para pengusaha-pengusaha serakah itu, menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, ya saya kira itu kita akan buktikan bahwa kita masih eksis, masih kuat, dan kita bertekad untuk menegakkan kedaulatan kita demi rakyat kita,” ujar Prabowo.
Presiden menambahkan bahwa di era modern ini, dunia semakin sempit dan bumi terasa semakin kecil akibat kemajuan teknologi dan peradaban, sehingga praktik penipuan sulit disembunyikan.
Pesan untuk Penegak Hukum: Jangan Tumpul ke Atas
Selain memperingatkan pengusaha, Kepala Negara juga memberikan motivasi kepada para penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung, untuk senantiasa menjaga semangat dan tidak menyerah dalam menjalankan tugas.
“Selamat atas pekerjaan ini. Jangan surut, jangan malas, jangan menyerah. Berbuatlah yang terbaik untuk bangsa, negara, dan rakyatmu,” pinta Presiden.
Prabowo menyoroti bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara mengorbankan kepentingan rakyat adalah rezeki yang tidak baik. Ia meyakini bahwa tindakan koruptif pada akhirnya akan membawa dampak buruk dan penderitaan bagi pelakunya maupun anggota keluarganya.
“Saya sudah melihat terlalu banyak, ya, pejabat yang lengah atau lemah iman, lemah akhlak, melakukan tindakan, dan akhirnya termasuk keluarganya yang menderita,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Presiden secara eksplisit meminta agar penegakan hukum di Indonesia tidak berlaku adagium “tumpul ke atas dan tajam ke bawah”, yang berarti hukuman yang lebih ringan bagi kalangan atas dan lebih berat bagi masyarakat biasa. Ia menilai praktik diskriminatif tersebut sebagai tindakan zalim.
Presiden Prabowo mendorong para penegak hukum, baik hakim maupun jaksa, untuk memiliki hati dan empati, serta menjadikan pembelaan terhadap rakyat kecil yang lemah sebagai prioritas utama.[Jurn/NAS]
#prabowo #pengusaha #ekonomi #setahunprabowo #munasSWI2026
