JAKARTA, Jurnaloka.com – Presiden Republik Indonesia terpilih, Prabowo Subianto, mengumumkan rencana ambisius untuk merampingkan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara drastis sebagai bagian dari kebijakan rasionalisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan-perusahaan negara.
Dalam sebuah pernyataan yang mengejutkan, Prabowo mengungkapkan bahwa ia berencana memangkas jumlah BUMN yang saat ini mencapai sekitar 1.000 menjadi hanya sekitar 200 entitas. Langkah ini dinilai sebagai upaya untuk menciptakan BUMN yang lebih fokus, kompetitif, dan memiliki standar operasional kelas dunia.
“Ini adalah bagian dari rasionalisasi. BUMN harus dikelola dengan standar bisnis internasional. Kami akan memangkas jumlahnya dari seribu menjadi mungkin sekitar 200,” tegas Prabowo.
Arahan Langsung kepada Pimpinan Danantara
Untuk merealisasikan rencana ini, Presiden Prabowo telah memberikan arahan langsung kepada pimpinan Danantara, lembaga yang memiliki peran sentral dalam pengelolaan aset negara, agar segera memulai proses pemangkasan. Arahan ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah baru untuk melakukan reformasi struktural di sektor BUMN.
Profesionalisme dan Keterbukaan bagi Ekspatriat
Selain restrukturisasi jumlah, Prabowo juga menyoroti pentingnya peningkatan profesionalisme dalam kepemimpinan BUMN. Ia membuka peluang lebar bagi para profesional dari mancanegara atau ekspatriat untuk menduduki posisi-posisi puncak di perusahaan pelat merah. Menurutnya, langkah ini diperlukan agar hasil usaha negara dapat lebih optimal dan mampu bersaing di kancah global.
“Kita perlu profesionalisme yang tinggi. Tidak tertutup kemungkinan ekspatriat memimpin BUMN kita. Reformasi ini harus dilakukan agar output dari usaha negara ini lebih optimal,” jelasnya.
Kepemimpinan Politik Harus Paham Ekonomi dan Bisnis
Lebih lanjut, Prabowo juga menyoroti pentingnya sinergi antara kebijakan politik dan pemahaman mendalam terhadap ekonomi dan bisnis. Ia menekankan bahwa pemimpin politik harus mampu membuat kebijakan yang berbasis data (data-driven) dan rasional.
“Pentingnya pemimpin politik itu harus mengerti ekonomi, mengerti bisnis. Jangan sampai membuat kebijakan yang tidak berbasis data dan tidak rasional. Kita harus profesional,” tutup Prabowo, memberikan penekanan pada perlunya pendekatan manajerial dan bisnis yang sehat dalam mengelola aset-aset strategis negara.
Rencana rasionalisasi BUMN ini diperkirakan akan menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Prabowo Subianto dalam upaya meningkatkan pendapatan negara dan daya saing ekonomi Indonesia secara keseluruhan.[Jurn/BIS]
Reporter: Erine Ridwan
Editor: Aiko Atmodiningrat
