Hukum  

Isu Ijazah Jokowi Memanas, Romo Stefanus Soroti Disertasi Dekan Fisipol UGM yang Tak Sebut Status Alumnus

Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL
Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL

JAKARTA, Jurnaloka.com — Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali mencuat. Perdebatan publik mengenai isu ini terus bergulir, baik di kalangan akademisi maupun media sosial.

Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang kini berprofesi sebagai rohaniwan, Romo Stefanus Hendrianto, turut menyoroti isu tersebut dengan mengaitkannya pada temuan dalam sebuah karya akademik.

Dalam keterangannya di kanal YouTube Refly Harun, Minggu (12/10), Romo Stefanus menyinggung disertasi milik Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM, Wawan Mas’udi, yang berjudul The Rise of Jokowi in Solo.

Baca Juga:  SOAL UTANG WHOOSH PAKAI APBN, Presiden Jokowi Hanya Melempar Senyum di UGM

“Setelah saya baca beberapa kali, yang menarik, dalam disertasi itu sama sekali tidak ada penulisan Jokowi sebagai alumnus UGM,” ungkap Romo Stefanus.

Menurutnya, absennya penyebutan status Jokowi sebagai lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam karya ilmiah yang membahas secara komprehensif perjalanan politiknya di Solo tersebut menimbulkan pertanyaan.

“Disertasi itu panjang, ratusan halaman, tapi tidak ada satu pun bagian yang menyebut Jokowi sebagai alumnus UGM. Ini menarik,” lanjutnya.

Baca Juga:  Roy Suryo dkk akan diperiksa pekan ini

Romo Stefanus juga menyoroti adanya kutipan dalam disertasi Wawan Mas’udi yang merujuk pada artikel surat kabar lokal Solopos. Artikel tersebut dilaporkan mengenai seorang calon wali kota Solo yang sempat bermasalah dengan persyaratan administratif.

“Dia mengutip artikel Solopos soal ada calon wali kota Solo yang waktu itu persyaratannya kurang. Apakah itu Jokowi, saya juga kurang jelas. Saya tidak bisa memverifikasi artikel Solopos tersebut,” ujar Romo Stefanus.

Meskipun tidak melontarkan tuduhan langsung, Romo Stefanus menilai temuan ini menekankan pentingnya transparansi dan mekanisme verifikasi dokumen publik, terutama untuk pejabat tinggi negara, guna menjamin kredibilitas.[Jurn/POL]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *