JAKARTA, Jurnaloka.com – Komitmen Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam “bersih-bersih” jajarannya kembali diuji dan ditegaskan. Hari ini, Rabu (8/10/2025), Kejagung resmi mencopot Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Barat, Hendri Antoro, dari jabatannya.
Pencopotan ini merupakan sanksi terberat menyusul dugaan keterlibatan Hendri dalam skandal penggelapan uang barang bukti kasus investasi bodong Robot Trading Fahrenheit.
Keterlibatan di Skandal Penilapan Barbuk
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, dalam konferensi pers, mengonfirmasi bahwa pencopotan Hendri Antoro dilakukan setelah melalui pemeriksaan intensif oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas).
“Pencopotan jabatan ini adalah sanksi terberat yang dijatuhkan Kejagung. Kami berkomitmen untuk menindak tegas setiap jaksa yang terbukti menyelewengkan kewenangan, tanpa pandang bulu,” tegas Juru Bicara Kejagung.
Keterlibatan Hendri Antoro terungkap dari fakta persidangan yang menjerat mantan jaksa di Kejari Jakbar, Azam Akhmad Akhsya. Azam sebelumnya telah divonis 9 tahun penjara karena terbukti menilap sebagian aset sitaan kasus Fahrenheit senilai total sekitar Rp11,7 miliar untuk kepentingan pribadi.
Dalam dakwaan Azam, disebutkan bahwa Hendri Antoro diduga turut menerima aliran dana hasil kejahatan tersebut sebesar Rp500 juta. Uang ini disalurkan pada Desember 2023 melalui pejabat selevel Kepala Seksi di Kejari Jakbar.
Sanksi Berat dan Penunjukan Plt.
Selain dicopot dari jabatan struktural sebagai Kajari, sanksi lain yang diterima Hendri Antoro adalah dibebastugaskan sebagai jaksa dan ditempatkan di bagian tata usaha selama satu tahun.
Sebagai langkah cepat untuk memastikan pelayanan hukum di Jakarta Barat tidak terganggu, Kejagung telah menunjuk Aspidsus Kejati DKI Jakarta, Haryoko Ari Prabowo, sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kajari Jakarta Barat. Penunjukan ini telah berlaku sejak pertengahan September 2025.
Kasus ini menambah daftar panjang kasus pelanggaran etika dan pidana di tubuh kejaksaan, sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa upaya penegakan hukum internal oleh Kejagung terus berjalan.(Jurn/HUK)
