Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Foto: Youtube Sekretariat Presiden RI)
JURNALOKA.COM – Pemerintah resmi mengalokasikan dana jumbo Rp200 triliun ke dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Tujuannya untuk memperkuat likuiditas perbankan sekaligus mendorong penyaluran kredit ke sektor riil.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, dana yang cukup besar itu diduga telah membuat direktur utama (dirut) dari sejumlah bank pelat merah pusing.
“Jadi Rp200 triliun sudah masuk ke perbankan, uangnya sudah nongkrong di sana. Sekarang saya duga para dirut bank pusing mau nyalurin kemana,” kata Purbaya di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 15 September 2025.
“Tapi saya pikir dengan cara itu paling enggak kalau mereka belum bisa nyalurin karena punya uang lebih, mereka tidak akan perang bunga lagi. Bunga akan cenderung turun, itu akan berdampak dengan ekonomi,” sambungnya.
Purbaya bahkan mengungkapkan bahwa para dirut sempat keberatan dengan jumlah kucuran dana yang diberikan negara.
“Kamu ngomong ke dirut bank deh, dia udah pusing dikasih duit banyak nih. Tahu nggak waktu saya mau salurin Rp200 triliun banknya bilang apa? ‘Saya hanya sanggup serap Rp7 triliun.’ Saya bilang, ‘enak aja, kasih sana semua’. Biar mereka mikir. Jadi bukan saya saja yang mikir, mereka yang mikir,” ujar Purbaya.
Adapun lima bank negara itu terdiri dari Bank Mandiri Rp55 triliun, BRI Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, BNI Rp55 triliun, dan BSI Rp10 triliun.
Purbaya menegaskan, dana tersebut tetap akan diparkir di perbankan dengan harapan dapat memutar perekonomian nasional.
“Pada dasarnya seperti naruh uang di bank, suka-suka sampai kapan muter di situ supaya muter di perekonomian. Biar dirut banknya yang mikir. Kalau ditambah, nanti kita lihat kondisinya. Sekarang aja pusing,” imbuhnya.
Meski begitu, bank diberi kebebasan untuk mengalokasikan dana tersebut. Namun, jika kebingungan, pemerintah akan menyediakan panduan agar penyaluran bisa diarahkan ke program unggulan nasional.
“Untuk alokasi, niat saya adalah suka-suka banknya. Tapi kalau banknya bingung, nanti ada guidance, dia bisa manfaatkan uang itu untuk program-program unggulan pemerintah. Jadi win-win solution. Bisa bunga pinjaman turun, bisa bunga deposito turun. Yang jelas cost of money turun. Jadi yang punya uang nggak ragu belanja, yang mau pinjam nggak ragu pinjam,” kata Purbaya.
Purbaya memastikan dana Rp200 triliun itu tidak akan membebani fiskal, bahkan jika nanti ditarik kembali setelah enam bulan.
“Saya bisa hitung itu biasanya uang pemerintah yang disimpan di bank sentral ada di atas itu. Jadi kalau Rp200 T aja tidak akan mengganggu kondisi. Dalam arti, saya tidak harus terpaksa menarik dari bank kalau dalam keadaan kepepet. Jadi jumlah itu sustain untuk di bank maupun pembiayaan program pembangunan lain,” tandas Purbaya.
